PERATURAN KEPALA DESA KALOSI ALAU

KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA HARAPAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALOSI ALAU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK  DESA HARAPAN BARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa KALOSI ALAU yang berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa KALOSI ALAU.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa KALOSI ALAU.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa KALOSI ALAU.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Harapan Baru KALOSI ALAU.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa KALOSI ALAU guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa KALOSI ALAU.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah Ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberi manfaat atau hasil.

BAB II

PEGAWAI BUM DESA

Pasal 2

• Pegawai BUM desa berkewajiban:
  1. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
  2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa;
  3. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa;
  4. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM
• Pegawai BUM Desa berhak;
  1. Menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat desa;
  2. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa
  3. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar  200.000 /bulan.
  4. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa
  5. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
  6. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM

Pasal 3

• Sekretaris memiliki wewenang:
  1. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa;
  2. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa;
  3. Bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional prosedur di internal BUM Desa;
  4. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa;
  5. Kegiatan lain yang di tugaskan oleh direktur;
• Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  1. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
  2. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa
  3. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
  4. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;
  5. Kegiatan lain yang di tugaskan oleh direktur.

Pasal 4

• Bendahara memiliki wewenang:
  1. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;
  2. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;
  3. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa;
• Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  1. Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
  2. Menggali sumber-sumber kuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;
  3. Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa;

Pasal 5

• Pegawai BUM Desa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  1. Kepala Tata Usaha
  2. Koordinator Kegiatan Usaha
  3. (Atau nama lain sesuai kebijakan BUM Desa)
• Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  1. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
  2. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
  3. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

• Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:
  1. profesionalisme;
  2. keterbukaan;
  3. mengutamakan masyarakat desa setempat; dan
• Pengangkatan pegawai BUM Desa beradasarkan kriteria:
  1. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa;
  2. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
• Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
  1. Penunjukan;
  2.  

Pasal 7

• Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:
  1. Meninggal dunia;
  2. Habisnya masa bhakti;
  3. Diberhentikan oleh Direktur BUM Desa; dan
• Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

BAB IV

MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 8

• Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Desa sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Desa;
• Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara 5 Tahun
• Jam kerja pegawai BUM Desa 08:00 – 16:00

BAB V

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM DESA

Pasal 9

• Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus dihadiri oleh:
  1. Direktur;
  2. Sekretaris;
  3. Bendahara; dan
  4. Perwakilan pegawai BUM Desa:
• Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa;
• Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas BUM

Pasal 10

• Pertanggungan jawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada direktur BUM
• Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 12

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa KALOSI ALAU.